5 Kasus Korupsi Terkenal di Jepang: Cermin Gelap Negeri Matahari Terbit

Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dan sistem pemerintahan yang terorganisir dengan rapi. Namun, seperti banyak negara lainnya, negara ini tidak lepas dari masalah korupsi. Meskipun Jepang memiliki reputasi yang baik dalam hal transparansi dan etika, beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan besar telah mengguncang kepercayaan publik. Mari kita telusuri beberapa kasus korupsi terkenal di Jepang yang pernah mencuri perhatian dunia.

1. Skandal Lockheed (1976)

Salah satu kasus korupsi paling terkenal di Jepang adalah Skandal Lockheed yang melibatkan Perdana Menteri Kakuei Tanaka. Kasus ini terungkap pada tahun 1976 ketika perusahaan Lockheed Corporation dari Amerika Serikat diketahui telah menyuap pejabat tinggi di berbagai negara, termasuk Jepang, untuk memenangkan kontrak pembelian pesawat.

Skandal Lockheed melibatkan perusahaan Marubeni Corporation, pejabat tinggi, dan tokoh dunia bawah seperti Yoshio Kodama. Pada awalnya, Angkatan Udara Bela Diri Jepang berencana membeli Grumman F11F-1F Super Tiger, tetapi lobi Lockheed berhasil menggantinya dengan F-104.

Lockheed juga menyuap pejabat Jepang, termasuk Perdana Menteri Kakuei Tanaka, dengan total ¥2,4 miliar (setara $55,5 juta pada 2023) untuk memastikan pembelian pesawat L-1011 TriStar oleh ANA. Dari jumlah tersebut, ¥500 juta diterima Tanaka, sementara Kodama menerima ¥1,7 miliar. Keputusan ANA memilih Lockheed diumumkan pada 1972.

Kasus ini memuncak ketika aktor Mitsuyasu Maeno melakukan serangan bunuh diri di rumah Kodama pada 1976 sebagai bentuk protes. Tanaka sendiri ditangkap pada tahun yang sama dan dinyatakan bersalah pada 1983 atas pelanggaran pengendalian valuta asing. Namun, ia tetap bebas selama proses banding hingga meninggal pada 1993.

2. Skandal Recruit (1988)

Kasus Recruit menjadi simbol lain dari korupsi di Jepang pada era Showa. Recruit adalah perusahaan yang terlibat dalam perekrutan tenaga kerja dan penyediaan informasi karier. Pada akhir 1980-an, perusahaan ini diketahui telah mendistribusikan sahamnya yang sangat undervalued kepada politisi, pejabat pemerintah, dan eksekutif perusahaan besar sebelum saham tersebut terdaftar di bursa saham.

Keuntungan besar yang diperoleh para penerima saham ini memunculkan dugaan bahwa langkah tersebut adalah bentuk suap terselubung. Skandal ini menjatuhkan nama banyak tokoh penting, termasuk Perdana Menteri Noboru Takeshita, yang dipaksa mundur dari jabatannya pada tahun 1989.

3. Skandal Olympus (2011)

Tidak hanya terbatas pada dunia politik, dunia korporasi Jepang juga pernah diguncang oleh skandal besar seperti kasus Olympus. Pada tahun 2011, CEO Olympus, Michael Woodford, mengungkapkan adanya praktik akuntansi tidak transparan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Perusahaan yang dikenal dengan produk kamera dan peralatan optiknya ini diketahui menutupi kerugian investasi sebesar lebih dari 117,7 miliar yen dengan menggunakan transaksi keuangan yang kompleks.

Kasus ini mengejutkan dunia karena Olympus adalah salah satu merek Jepang yang sangat dihormati, dan manipulasi keuangan sebesar itu terjadi dalam jangka waktu yang lama tanpa terdeteksi oleh regulator atau pihak berwenang. Skandal ini memicu krisis kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang terkenal dengan integritas dan akuntabilitas mereka. Akibatnya, beberapa eksekutif Olympus dipecat dan dijatuhi hukuman penjara, sementara perusahaan tersebut berusaha memperbaiki citranya.

4. Skandal Moritomo dan Kake (2017-2018)

Di era modern, pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe menghadapi dua skandal besar yang melibatkan penyalahgunaan wewenang: kasus Moritomo Gakuen dan Kake Gakuen. Kasus Moritomo Gakuen berkaitan dengan penjualan tanah milik negara kepada yayasan pendidikan swasta dengan harga yang sangat murah, sementara kasus Kake Gakuen melibatkan izin khusus untuk pendirian sekolah kedokteran hewan baru oleh teman dekat Abe.

Kedua kasus ini memunculkan tuduhan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun Abe dan pemerintahannya menyangkal keterlibatan langsung, skandal ini sempat menurunkan popularitasnya secara signifikan.

5. Skandal Gereja Unifikasi (2022)

Salah satu skandal terbaru yang mengguncang politik Jepang adalah keterlibatan sejumlah anggota pemerintahan dalam hubungan dengan Gereja Unifikasi, sebuah kelompok agama asal Korea Selatan yang sering disebut sebagai “aliran sesat”. Pada 2022, terungkap bahwa setidaknya 32 anggota pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida, termasuk mantan Menteri Transformasi Hijau Koichi Hagiuda, memiliki hubungan yang mendalam dengan Gereja Unifikasi.

Kelompok ini telah lama mendapat kecaman karena praktik-praktik predator, seperti memaksa anggotanya untuk membeli berhala dan benda-benda spiritual sebagai bagian dari ajaran mereka. Skandal ini menarik perhatian publik setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada Juli 2022, di mana tersangka pembunuh, Tetsuya Yamagami, diketahui memiliki ibu yang merupakan anggota Gereja Unifikasi. Yamagami menyalahkan gereja tersebut atas kehancuran finansial keluarganya akibat sumbangan besar yang diberikan ibunya.

Sebagai respons terhadap skandal ini, Perdana Menteri Kishida memerintahkan penyelidikan terhadap Gereja Unifikasi pada Oktober 2022. Penyelidikan ini berpotensi mencabut status organisasi keagamaan gereja tersebut, yang dapat menghilangkan haknya untuk tidak membayar pajak atas sumbangan yang diterima. Beberapa pejabat dalam kabinet Kishida juga terpaksa mengundurkan diri akibat tuduhan hubungan dengan gereja tersebut dan penyalahgunaan dana. Skandal ini menjadi perdebatan besar dalam politik Jepang dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pemerintahan dan keterlibatan kelompok agama dalam politik.

5. Skandal Korupsi Pemerintah Kishida (2023)

Pada Desember 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida kembali terbelit skandal korupsi yang melibatkan pengunduran diri empat menteri dalam kabinetnya. Keempat menteri tersebut terlibat dalam faksi Seiwa-kai dalam Partai Demokrat Liberal (LDP), yang diduga mengoperasikan dana gelap melalui penggalangan dana ilegal. Faksi ini, yang memiliki kedekatan dengan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, diduga mengalihkan lebih dari 500 juta yen dalam acara penggalangan dana yang tidak sah.

Akibatnya, empat menteri dalam kabinet Kishida mengundurkan diri, yaitu:

• Hirokazu Matsuno: Menteri Sekretaris Kabinet
• Yasutoshi Nishimura: Menteri Ekonomi dan Industri
• Junji Suzuki: Menteri Urusan Dalam Negeri
• Ichiro Miyashita: Menteri Pertanian

Skandal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahan Kishida, meskipun oposisi di Jepang masih lemah. Meskipun pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat baru akan diadakan pada 2025, skandal ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Hubungan yang erat antara politik dan bisnis kembali menjadi sorotan, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan etika dalam pemerintahan Jepang.

Pelajaran dari Kasus-Kasus Korupsi di Jepang

Korupsi di Jepang sering kali berkisar pada hubungan dekat antara politik, bisnis, dan birokrasi. Meskipun hukum Jepang memiliki aturan yang ketat terhadap praktik korupsi, kasus-kasus ini menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan. Budaya “amakudari,” di mana pejabat pemerintah sering pindah ke posisi tinggi di perusahaan yang mereka regulasi sebelumnya, juga memperkuat jaringan kepentingan yang sulit ditembus.

Namun, Jepang telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan transparansi, termasuk memperketat undang-undang pengungkapan aset dan mendukung kebebasan pers untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.

Korupsi, meskipun mengancam stabilitas demokrasi dan ekonomi, juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat. Jepang menunjukkan bahwa meskipun sulit, reformasi dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi dampak korupsi dan memperkuat kepercayaan publik.

Artikel ini diharapkan memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana korupsi tetap menjadi tantangan di Jepang, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Meski citra Jepang sebagai negara bersih tetap kuat, penting untuk terus mengawasi dan menjaga integritas di semua lapisan masyarakat.

sumber: wikipedia ; cnnindonesia

Ikuti terus berita terbaru dari kanal-kanal Titip Jepang ya! Yuk, baca artikel lainnya di sini^^

Jangan lupa Ikuti juga media sosial Titip Jepang:
Instagram: @titipjepang
Twitter: @titipjepang
Facebook: Titip Jepang